Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor;

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

Dinas tenaga kerja terdiri dari:

  1. Sekretariat;

Sekretariat   mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, penyusunan Program dan keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Dinas;
  2. Penyusunan Program Dinas;
  3. Penatausahaan urusan umum;
  4. Penatausahaan kepegawaian;
  5. Penatausahaan keuangan; dan
  6. Pengelolaan inventaris Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan;

 

  1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja;

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja,  mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pembinaan lembaga latihan kerja, analisis program pelatihan dan evaluasi, dan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja,  menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi ( PBK);
  2. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga latihan kerja swasta;
  3. Pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta dan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  4. Pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  5. Penyebarluasan informasi produktivitas dan koordinasi pelaksanaan pengukuran dan konsultasi  produktivitas kepada perusahaan kecil;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
  7. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  8. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan tingkat produktivitas;
  9. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan tingkat produktivitas;
  10. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi latihan produktivitas dan pemagangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
  11. Pelaksanaan pemantauan tingkat produktivitas dan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota; dan
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri dari  :

  1. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja;
  2. Seksi Analisis Program Pelatihan dan Evaluasi; dan
  3. Seksi Pengembangan Produktivitas Sumber Daya Manusia.

 

  1. Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Bidang Penyediaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,  mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan menyebarluaskan informasi pasar kerja dan tenaga kerja asing, informasi dan penempatan tenaga kerja Indonesia serta pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Penyediaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,  menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  2. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  3. Pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  4. Pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  5. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  6. Pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
  7. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
  8. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  9. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
  10. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan, kepulangan TKI;
  11. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
  12. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota; dan
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penyediaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari  membawahi : Bidang Penyediaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari  membawahi :

  1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Tenaga Kerja Asing;
  2. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
  3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

 

  1. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja,  mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan verifikasi persyaratan Kerja,  Pengupahan, Norma K3  dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuia dengan ketentuan Perundang-undangan;

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja,  menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten / kota;
  2. Pemberian layanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten / kota;
  3. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten / kota;
  4. Pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
  5. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
  6. Pengkoordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari  :

  1. Seksi Peryaratan Kerja;
  2. Seksi Pengupahan, Norma K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengaturan tugas  dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.